Kerja Mal Pelayanan Publik Bekasi Dinilai Lamban

Beberapa pengunjung Mal Pelayanan Publik (MPP) di Bekasi Junction, Bekasi Timur, Jawa Barat, mengeluhkan lamanya waktu mengurus sejumlah dokumen. Firza, warga Narogong, Rawalumbu, mengatakan terpaksa harus datang pagi-pagi buta untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). “Mal buka pukul 07.00, lalu ambil antrean,” kata pria yang sedang melamar pekerjaan di perusahaan otomotif tersebut kepada Tempo, kemarin.

Sampai sekitar pukul 13.30, Firza, yang baru lulus SMK ini belum selesai mengurus SKCK. Padahal dia sudah selesai mengisi formulir, membayar biaya administrasi, dan memberi cap sidik jari. Dia menilai pengurusan terlalu lama, padahal bisa dipersingkat lagi. Demikian pula Yahya, 27 tahun. Menurut dia, mengurus dokumen di MPP Bekasi Junction terbilang cukup lama.

baca juga : http://carrefours-moveo.org/tips-interior-rumah-sederhana-terbaru-2018/

Pengamanan terakhirnya mengurus SKCK pada akhir Juni lalu. Tapi dia menilai ruangan di sana nyaman dan petugas melayani dengan baik. “Harus ditambah petugas dan loket pelayanan karena banyak pemohon,” ujarnya. Adapun Amir, 26 tahun, warga Bulak Kapal, Bekasi Timur, hingga pukul 13.00 masih menunggu hasil pengurusan kartu keluarga di loket MPP Bekasi Junction, kemarin.

Seperti Yahya, Amir juga mengusulkan penambahan loket dan petugas agar pelayanan lebih cepat. Pemerintah Kota Bekasi mengakui animo masyarakat begitu tinggi, yakni 900-1.300 pemohon per hari di gerai yang dibuka mulai Maret lalu itu. Mereka mengurus perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) A dan C, SKCK, kartu tanda penduduk elektronik, membayar pajak kendaraan bermotor, serta perizinan. Maka, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bakal ditambah empat gerai lagi. “Animo masyarakat cukup tinggi, makanya akan diperluas,” kata pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Bekasi, Lintong Ambarita, kemarin.

Empat MPP yang akan dibuka disiapkan di wilayah Harapan IndahMedansatria, Pondok Gede, Jatisampurna, dan Bantargebang. “Paling lambat September sudah dibuka.” Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Andy Raumanen, menyebutkan tak semua perizinan dapat dilayani di kantor kecamatan dan kelurahan. Itu sebabnya, penerbitan izin sebagian ditangani di MPP.

“Misalnya, surat izin usaha jasa konstruksi tidak bisa (diurus) di kecamatan,” kata Andy, yang juga penanggung jawab MPP Bekasi Junction. Penambahan MPP, menurut Andy, dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dari pemerintah dan kepolisian. Warga Pondok Gede, misalnya, terlalu jauh menjangkau MPP di Bekasi Junction atau Kantor Dinas Penanaman Modal, Jalan Juanda, Bekasi Timur.

“Makanya akan dibuat (MPP) di Pondok Gede,” ujar Andy. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Indarto; dan Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Solihin; mengapresiasi rencana penambahan MPP sebagai terobosan dalam pelayanan publik. “Tidak perlu lagi ke kantor dinas, cukup ke sana (MPP),” tuturnya.